Digitalisasi hari ini sangat penting, bahkan menjadi tombak utama sebuah negara. Digitalisasi ini menyangkut semua lini, seperti ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan lain sebagainya. Digitalisasi ini kemudian mewajibkan adanya jaringan internet. Bahkan, kecepatan internet di berbagai tempat dapat mendorong distribusi dan pengawasan kebijakan dalam sebuah negara.

Dr. Lei Jun dalam ASEAN-China Digital Economy Workshop, yang sedang saya hadiri di Zhejiang University, Hangzhou, China, (14 Agustus sampai 9 September 2023) menjelaskan bahwa hari ini ketika kita bicara soal infrastruktur, maka di sana ada hal-hal yang harus dibedakan secara jelas. Ia mengklasifikasinya jadi dua bagian yakni Traditional Infrastructure Development dan New Infrastructure Development.

Traditional Infrastructure Development mencakup pembangunan wilayah tinggal atau perumahan, jalan raya, vila, hotel, mall, perkantoran, pusat informasi, transportasi darat-air-udara, dan lain sebagainya. Sementara New Infrastructure Development mencakup jaringan 5G, integrasi antar kota, transportasi super cepat untuk masyarakat urban, pusat big data, industri internet, AI, dan lain-lain.

Dari paparan ini tampak jelas bahwa ruang lingkup komunikasi kita hari ini adalah kecepatan dan integrasi antar lini sehingga semakin hemat waktu, efisien, dan efektif. Dan hal ini bisa beroperasi di atas kecepatan dan kemudahan akses internet.

Saya bersyukur, Digital Economy Workshop ini menggabungkan antara seminar di kelas yang dibawakan oleh para profesor dan ahli di bidangnya dan kunjungan ke beberapa perusahaan di Hangzhou yang sudah membangun infrastruktur internet dan ekonominya dengan sangat bagus.

Pengalaman ini membuka mata saya bahwa China memang sudah berkembang jauh dari negeri kita. Tidak heran kalau beberapa tahun terakhir ia menjadi penantang serius Amerika Serikat di bidang komunikasi, ekonomi, politik, dan kebijakan internasional.

Lantas, saya jadi bertanya-tanya bagaimana dengan negeri kita, Indonesia? Di mana posisi kita hari ini dan apa yang perlu kita evaluasi segera?

Dalam seminar ini pun diulas secara rinci soal keamanan data sebuah negara. Data adalah aset utama sebuah negara dalam menggenjot ekonominya. Data sangat urgen bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan politik yang sesuai konteks dan tepat sasar.

Tapi apa daya. Belum lama ini kisruh soal data pribadi petinggi Indonesia yang bocor. Kita jadi bertanya-tanya, apakah benar data pribadi kita warga Indonesia aman? Ini baru satu hal. Belum lagi perihal data pemerintah, ekonomi, aset, dan lain-lain.

Peristiwa ini kemudian membuat jalinan komunikasi antara warga dan pemerintah penuh curiga. Kita jadi was-was. Kita lantas mempertanyakan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menjamin keamanan data personal kita.

Bersamaan dengan itu, pemerintah pusat hingga daerah terus menggalakkan dan mempromosikan penggunaan aplikasi sebagai media pelayanan publik. Namun, dalam hemat saya, di sini masih terjadi banyak ketimpangan dan salah arah.

Saya menganalisis, konsep digitalisasi pemerintah kita hari ini hanya sebatas bikin aplikasi dan minta warga mengisi kalau mengakses pelayanan publik. Setiap bagian pemerintah menciptakan aplikasinya sendiri. Pemerintah pusat dan daerah masing-masing menggunakan aplikasi yang berbeda. Jangankan itu, satu kementerian pun aplikasi yang dipakai bisa berbeda.

Saya jadi bertanya, apa yang dimaksud dengan digitalisasi? Apakah digitalisasi hanya sebatas tidak lagi menggunakan kertas? Atau, apakah setiap lini pemerintahan berkompetisi untuk membangun big-datanya masing-masing?

Melalui Digital Economy Workshop ini saya menangkap digitalisasi di sini bukan sekedar menghilangkan penggunaan kertas. Atau, yang penting ada aplikasi. Tapi bagaimana mengambil langkah integratif baik itu soal data, kebijakan, dan langkah-langkah strategis dalam pemerintahan.

Artinya, Indonesia harus memiliki satu data center yang mampu mengintegrasikan semua lini pemerintahan dari pusat hingga daerah. Dengan demikian keamanan bisa dijamin, mudah diakses, dan jadi modal utama dalam mendongkrak ekonomi dan mengambil kebijakan.

Agar integrasi ini bisa berjalan, pemerintah perlu segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur tradisional kita. Memang, tampak bahwa kita sedang tertinggal bila dibandingkan dengan China dan negara-negara maju di Eropa. Kita mungkin belum bisa mencapai new infrastructure secara maksimal.

Namun, paling tidak ada harapan bahwa kita sedang bergerak ke arah sana. Sembari membereskan semua kekurangan hari ini, kita berharap bahwa tidak lama lagi orientasi pembangunan kita akan bergerak maju untuk mencapai new infrastructure yang digalakkan di China saat ini.

*Pernah dipublikasikan di thecolumnist.id, pada 22 Agustus 2023